Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Penyidik juga menduga terdapat perintah untuk menghapus sejumlah rekaman atau berkas penyadapan dari sistem elektronik.
Temuan ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam perkara tersebut. Sebab, persoalannya bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan akses, dan siapa yang menerima hasil informasi tersebut.
1. Motif politik: apakah penyadapan menjadi alat mengendalikan kekuasaan?
Salah satu kemungkinan yang patut diuji adalah adanya kepentingan politik di balik pengumpulan informasi komunikasi Presiden.
Dalam politik kekuasaan, informasi strategis dapat memiliki nilai yang sangat besar. Percakapan antara presiden dengan pejabat negara, pimpinan partai, aparat keamanan, pengusaha, maupun tokoh politik dapat memuat informasi sensitif mengenai kebijakan, pergantian jabatan, strategi pemerintahan, hingga arah keputusan politik.
Jika informasi semacam itu dikumpulkan tanpa dasar hukum, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatannya untuk kepentingan tertentu.
Apakah informasi tersebut digunakan untuk memantau kebijakan Presiden? Apakah ada pihak yang ingin mengetahui langkah politik Prabowo sebelum keputusan diumumkan? Ataukah terdapat kepentingan untuk mempertahankan pengaruh dalam lingkaran kekuasaan?
Pertanyaan tersebut penting, tetapi tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai tuduhan terhadap kelompok politik tertentu.
Fakta bahwa Listyo Sigit pernah menjabat Kapolri pada masa pemerintahan Joko Widodo dan kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada masa Prabowo memang menjadi konteks politik yang layak diperiksa. Namun, hubungan jabatan dan kedekatan politik tidak otomatis membuktikan adanya operasi politik.
Penyidik harus menemukan bukti mengenai komunikasi, aliran informasi, pemberi perintah, dan tujuan operasi sebelum menyimpulkan adanya keterlibatan aktor politik lain.
2. Kemungkinan intelijen asing: spekulasi yang harus dijawab dengan bukti
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih sensitif: mungkinkah hasil penyadapan tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing?
Dalam dunia intelijen internasional, komunikasi kepala negara merupakan salah satu sumber informasi strategis. Informasi mengenai kebijakan pertahanan, diplomasi, energi, investasi, kerja sama militer, dan hubungan bilateral memiliki nilai yang tinggi bagi negara-negara lain.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap seorang presiden tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan internal lembaga penegak hukum.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:
Apakah hasil penyadapan hanya tersimpan di sistem internal kepolisian?
Apakah ada salinan rekaman yang dipindahkan ke perangkat atau server lain?
Siapa saja yang memiliki akses terhadap hasil intersepsi?
Apakah ditemukan komunikasi antara pihak yang terlibat dengan jaringan di luar negeri?
Apakah ada aliran dana, fasilitas, atau imbalan yang berkaitan dengan operasi tersebut?
Apakah informasi yang dikumpulkan pernah diserahkan kepada pihak di luar institusi negara?
Pertanyaan terakhir menjadi sangat penting. Sebab, penyadapan ilegal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi berbeda karakter dengan operasi pengumpulan informasi yang kemudian diserahkan kepada pihak lain.
Namun, sampai saat ini belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa badan intelijen asing terlibat dalam perkara penyadapan Prabowo.
Indonesia sendiri mempunyai pengalaman sejarah menghadapi persoalan penyadapan oleh negara lain. Pada 2013, terungkap bahwa intelijen Australia pernah berupaya menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Pengungkapan tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa penyadapan terhadap kepala negara bukan sesuatu yang mustahil dalam hubungan internasional. Akan tetapi, kasus Australia pada masa SBY tidak dapat dijadikan bukti bahwa pihak asing juga terlibat dalam kasus Prabowo saat ini.
3. Pernyataan pemerintah: aktor intelektual belum terungkap
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik belum dapat memastikan siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.
Yusril secara terbuka menyebut kemungkinan keterlibatan aktor politik maupun pihak asing masih harus didalami.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, melainkan harus bertumpu pada bukti.
Pernyataan ini penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah belum memiliki kesimpulan final mengenai motif maupun pihak yang berkepentingan di balik operasi tersebut.
Sementara itu, pihak Polri menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi.
Pernyataan tersebut tentu perlu diuji melalui penyidikan yang independen. Sebab, apabila penyalahgunaan sistem melibatkan beberapa pejabat dengan kewenangan berbeda, penyidik perlu menjelaskan bagaimana koordinasi dan rantai komandonya berlangsung.
4. Penghapusan bukti elektronik: bagian yang paling perlu dibongkar
Salah satu aspek yang tidak boleh luput dari penyelidikan adalah dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Jika benar terdapat perintah menghapus berkas dari sistem LIMS, penyidik harus menjelaskan apakah penghapusan tersebut dilakukan setelah operasi diketahui, siapa yang memerintahkannya, dan apakah masih tersedia salinan data di tempat lain.
Dalam investigasi digital forensik, penghapusan data tidak selalu berarti seluruh jejak elektronik hilang. Log aktivitas, catatan akses, metadata, cadangan data, serta jejak komunikasi antarpengguna sistem dapat menjadi sumber pembuktian.
Karena itu, penyidikan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan perangkat milik para tersangka.
Diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem LIMS, termasuk:
Riwayat nomor telepon yang pernah dimasukkan ke sistem.
Identitas akun yang mengakses dan mengoperasikan sistem.
Waktu pemasukan, pengambilan, dan penghapusan data.
Perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyalin hasil intersepsi.
Riwayat komunikasi antara operator, pemberi perintah, dan pihak penerima informasi.
Tanpa pembukaan rantai penguasaan bukti digital tersebut, publik hanya akan mengetahui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum tentu mengetahui siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari operasi penyadapan.
5. Ada konsekuensi terhadap keamanan negara
Presiden Prabowo telah menyampaikan keprihatinan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah memandang dugaan penyadapan dan penghapusan bukti elektronik tersebut sebagai persoalan serius yang berpotensi membahayakan kepentingan serta keselamatan negara.
Listyo Sigit juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah perkembangan kasus tersebut diumumkan.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, pada 6 November 2026 menyatakan bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting berpotensi masuk kategori makar.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak lagi dipandang sebatas pelanggaran administrasi penggunaan teknologi penyadapan.
Namun, penilaian mengenai ancaman terhadap negara tetap harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan hanya berdasarkan besarnya jabatan pihak yang menjadi sasaran.
6. Lima pertanyaan investigasi yang harus dijawab Bareskrim dan BIN
Lensa Resonansi menilai terdapat lima jalur penyelidikan yang perlu dibuka secara terang kepada publik.
Pertama, siapa pemberi perintah tertinggi?
Penyidik harus mengungkap apakah keputusan memasukkan nomor telepon ke sistem LIMS berasal dari inisiatif individu, koordinasi sejumlah pejabat, atau perintah pihak lain di luar struktur operasional.
Kedua, siapa penerima hasil penyadapan?
Ini merupakan pertanyaan paling mendasar. Penyadapan tidak hanya menyangkut proses mengambil informasi, tetapi juga tujuan dan pemanfaatan informasi tersebut.
Ketiga, apakah terdapat kepentingan politik?
Penyidik perlu menelusuri apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan pemerintahan, mengumpulkan bahan kompromi politik, atau memantau komunikasi pihak-pihak tertentu.
Keempat, apakah terdapat hubungan dengan jaringan intelijen asing?
BIN dan aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan transfer data, komunikasi lintas negara, transaksi keuangan, serta hubungan dengan pihak eksternal. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi geopolitik.
Kelima, apakah sistem penyadapan negara memiliki pengawasan yang memadai?
Kasus ini juga membuka pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi penggunaan teknologi intersepsi, bagaimana izin diberikan, dan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah.
Kesimpulan investigasi: jangan berhenti pada empat tersangka
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo merupakan ujian serius bagi penegakan hukum dan keamanan informasi negara.
Ada beberapa kemungkinan yang harus dibedakan secara tegas: penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, operasi pengumpulan informasi dengan motif politik, atau pemanfaatan informasi oleh jaringan di luar institusi negara.
Ketiganya memiliki konsekuensi hukum dan keamanan yang berbeda.
Sampai 8 November 2026, belum tersedia bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa operasi tersebut dikendalikan oleh aktor politik tertentu atau badan intelijen asing. Motif dan penerima informasi masih menjadi bagian yang harus dibuktikan melalui penyidikan.
Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: apabila benar sistem penyadapan negara digunakan untuk mengakses komunikasi Presiden tanpa prosedur hukum, kemudian data hasilnya dihapus, maka publik berhak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi.
Jangan sampai kasus ini hanya berakhir dengan penetapan sejumlah tersangka, sementara pihak yang memerintahkan, pihak yang menerima informasi, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari operasi tersebut tidak pernah terungkap.
Sebab, pertanyaan terbesar dalam kasus ini bukan semata-mata siapa yang menyadap Prabowo.
Melainkan: siapa yang sebenarnya ingin mengetahui isi komunikasi Presiden Republik Indonesia, untuk kepentingan siapa, dan ke mana informasi tersebut dibawa?
Lensa Resonansi — Melihat Lebih Dalam, Menyuarakan Kebenaran.